SEJARAH JAWA BARAT: BERAWAL DARI KERUNTUHAN TARUMANEGARA
Super Admin, 01-09-2015 09:56:11 - Hiburan
Foto: Bangunan peninggalan kerajaan Sunda (Istimewa)

Cikal bakal Jawa Barat dimulai pada abad kelima Masehi saat Kerajaan Tarumanegara berkuasa. Kerajaan Hindu yang dipimpin Raja Purnawarman ini ibu kotanya wilayah Bekasi sekarang. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara banyak tersebar di Jabar. 



Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi (yang digunakan pada masa Palawa India) dan bahasa Sansekerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara. Tarumanegara mulanya berhubungan baik dengan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. 



Namun, Sriwijaya kemudian menginvasi Tarumanegara. Keruntuhan Tarumanagara menjadikan Pulau Jawa mulai dari Ujung Kulon hingga Kali Ciserayu dikuasai Kerajaan Sunda. Kerajaan ini menjadikan Pakuan Padjadjaran di wilayah Bogor sekarang sebagai ibu kota. 



Kerajaan Sunda disebut-sebut muncul pada abad kedelapan, sebagai penerus Tarumanegara. Sebagai penguat, ada dua prasasti (Bogor dan Sukabumi) dan naskah lama Carita Parahiyangan yang menyebut Sunda sebagai nama kerajaan. 



Untuk pembanding, dalam tradisi lisan dan naskah sesudah abad ke-17, Pakuan biasa disebut untuk nama ibu kota sedangkan Padjadjaran untuk menyebutkan kerajaan. Ketika abad 16 Kerajaan Sunda mulai mendapat saingan dari Kesultanan Demak yang menganut Islam. 



Pengaruh politik dan ekonomi Demak membuat satu demi satu lokasi vital kekuasaan Sunda seperti Pelabuhan Cirebon (kemudian menjadi Kesultanan Cirebon) dan Pelabuhan Banten (lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan menjadi Kesultanan Banten), lepas. Raja Sunda Sri Baduga Maharaja lalu meminta putranya, Surawisesa, membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan Portugis di Malaka agar pelabuhan utama, Sunda Kalapa, tak bernasib serupa.



Saat Surawisesa memimpin Kerajaan Sunda dengan gelar Prabu Surawisesa Jayaperkosa, perjanjian tersebut ditandatangani pada 1512. Dikenal sebagai perjanjian Luso-Sundanese Treaty. Imbalannya, Portugis dibolehkan membangun benteng dan gudang serta berdagang di Sunda Kalapa. 



Perjanjian itu tak bertahan lama dan realisasinya tak terwujud. Gara-garanya, pada 1527 pasukan gabungan Cirebon dan Demak, di bawah pimpinan Fatahillah atau Paletehan, menyerang Sunda Kalapa. Setelah berperang selama beberapa tahun, pada 1531 dibuatlah perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon. 



Setelah perang usai, kursi raja Sunda berganti ke Prabu Surya Kencana. Seperti sebelumnya, kali ini giliran Banten menekan Kerajaan Sunda. Setelah 1576, Pakuan Padjadjaran direbut Kesultanan Banten. Sementara, sejarah kontemporer Jawa Barat dijadikan wilayah administratif sebagai provinsi terjadi pada 1925. 



Hindia Belanda ketika itu membentuk Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, untuk membagi kesatuan-kesatuan daerah. Sebelum 1925, wilayah Jabar disebut dengan istilah Soendalanden atau Tatar Soenda atau Pasoendan. 



Sebutan ini sebagai rujukan untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah Barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni penduduk berbahasa Sunda. Pada 17 Agustus 1945, Jabar bergabung dengan Republik Indonesia. 



Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pada 19 Agustus 1945 pemerintah membentuk delapan provinsi yang dikepalai gubernur. Kedelapan provinsi itu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. 



Mr. R. Soetardjo Kartohadikoesoemo yang kala itu menjabat Syucokan (Residen) Jakarta, diangkat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Tanggal 19 Agustus 1945 kini dijadikan hari jadi Jabar sesuai Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010. 



Peta politik setelah proklamasi sempat membuat Jabar berpisah dari Republik Indonesia. Pada 27 Desember 1949 Jabar menjadi Negara Pasundan --salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar. 



Jabar kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada 1950. Jabar memiliki 18 kabupaten dan sembilan kota. Kabupaten-kabupaten antara lain Bandung dengan ibu kotanya Soreang, Bandung Barat (Ngamprah), Bekasi (Cikarang), Bogor (Cibinong), Ciamis (Ciamis), Cianjur (Cianjur), Cirebon (Sumber), Garut (Tarogong Kidul), Indramayu (Indramayu), Karawang (Karawang), Kuningan (Kuningan), Majalengka (Majalengka), Pangandaran (Parigi), Purwakarta (Purwakarta) Subang (Subang), Sukabumi (Palabuhanratu), Sumedang (Sumedang), dan Tasikmalaya (Singaparna). 



Sedangkan kota antara lain Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi dan Tasikmalaya. Jawa Barat juga terbagi dalam empat Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Wilayah yaitu Wilayah I Bogor, Wilayah II Purwakarta, Wilayah III Cirebon dan Wilayah IV Priangan. 



Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri atas 1 Sekretariat Daerah dengan 12 Biro dan Sekretariat DPRD, 20 Dinas, 17 Badan, 17 Lembaga Teknis, 3 Lembaga Lain, 3 Rumah Sakit Daerah, 121 Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, dan 1 unit Pelaksana Teknis Badan.  

Sumber:binesia.com
Tinggalkan Balasan
Alamat email anda tidak akan disebarkan. Ruas yang wajib ditandai *
*
*
*